Ringkasan: Kabupaten Supiori di Papua mencatat tingkat kemiskinan ekstrem 24,11% — proporsi tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia, mengungguli Intan Jaya (23,06%). Angka ini kontras dengan populasi Supiori yang hanya sekitar 21 ribu jiwa dan tingkat pengangguran terbuka yang justru rendah (4,81%).
Apa itu Kemiskinan Ekstrem di Supiori?

Kemiskinan ekstrem di Supiori adalah kondisi ketika 24,11% penduduk kabupaten ini hidup dengan pengeluaran di bawah standar kemiskinan ekstrem nasional — jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 0,85% per Maret 2025. Data ini berasal dari analisis NEXT Indonesia Center atas data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), menjadikan Supiori kantong kemiskinan ekstrem terparah secara proporsional di seluruh Indonesia.
Mengapa Data Supiori Ini Penting di 2026?

Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nasional mencapai 0% pada akhir 2026, dengan target moderat 5% pada 2029. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut kemiskinan ekstrem nasional turun dari 1,26% (Maret 2024) menjadi 0,85% (Maret 2025), atau sekitar 2,38 juta jiwa. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menetapkan 88 kabupaten/kota prioritas sebagai fokus percepatan pengentasan kemiskinan.
Namun tren nasional yang membaik ini menutupi ketimpangan wilayah yang tajam. Provinsi-provinsi pemekaran baru di Papua justru mencatat kemiskinan ekstrem tertinggi secara nasional, dengan Papua Tengah di posisi teratas level provinsi (8,55%). Di level kabupaten, Supiori berdiri di puncak dengan 24,11% — hampir 30 kali lipat rata-rata nasional.
Data Rinci: Profil Kemiskinan Ekstrem Supiori

| Metrik | Nilai | Sumber | Periode |
|---|---|---|---|
| Kemiskinan ekstrem Supiori | 24,11% | Analisis NEXT Indonesia Center atas data BPS/Susenas | 2024 |
| Kemiskinan ekstrem Intan Jaya (pembanding) | 23,06% | BPS/Susenas | 2024 |
| Populasi Supiori | ~21.000 jiwa | NEXT Indonesia Center | 2024 |
| Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Supiori | 4,81% | BPS | 2024 |
| Rata-rata upah Supiori | Rp2,9 juta/bulan | NEXT Indonesia Center | 2024 |
| Rata-rata pendapatan bersih pekerja informal sektor pertanian | Rp1,08 juta/bulan | BPS Papua | 2022 |
| Kontribusi sektor jasa (UKM/koperasi) ke ekonomi Supiori | 70,90% | NEXT Indonesia Center | 2024 |
| Kontribusi sektor pertanian ke ekonomi Supiori | 28,2% | NEXT Indonesia Center | 2024 |
| Kemiskinan ekstrem nasional | 0,85% (~2,38 juta jiwa) | BPS | Maret 2025 |
Mengapa Supiori Bisa Jadi Kantong Kemiskinan Ekstrem Terparah?

Paradoks pertama yang mencolok: TPT Supiori rendah (4,81%), tapi kemiskinan ekstrem tertinggi. Ini bukan kontradiksi — ini gejala klasik daerah dengan ekonomi subsisten. Sebagian besar penduduk bekerja, tapi di sektor informal berpendapatan sangat rendah: nelayan, petani kelapa, dan pembudidaya sagu yang menyerap 28,2% PDRB namun dengan produktivitas minim.
Faktor geografis jadi akar masalah. Supiori adalah kabupaten kepulauan yang terpencil, dengan akses infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini mempersulit distribusi barang, menaikkan biaya logistik, dan membatasi peluang kerja formal. PDRB per kapita yang relatif tinggi justru banyak didorong belanja pemerintah dan proyek konstruksi berskala besar — bukan pendapatan langsung rumah tangga miskin. Efek trickle-down dari belanja pemerintah ke rumah tangga miskin ekstrem masih menjadi tantangan kebijakan utama di sana.
Cara Pemerintah Menangani Kemiskinan Ekstrem Supiori — Langkah demi Langkah

- Program Sekolah Rakyat: intervensi pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di daerah terpencil seperti Supiori.
- Padat karya lokal dalam proyek konstruksi: membuka lapangan kerja langsung bagi warga miskin ekstrem lewat proyek infrastruktur pemerintah.
- Pemberdayaan nelayan dan petani: bantuan peralatan dan akses pasar untuk menaikkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menopang 28,2% ekonomi lokal.
- Peningkatan layanan dasar: perluasan akses pendidikan dan kesehatan untuk mendongkrak kualitas SDM jangka panjang.
- Penajaman data sasaran: penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan P3KE agar bantuan tepat sasaran ke rumah tangga miskin ekstrem, bukan sekadar wilayah administratif.
Secara nasional, strategi ini didukung Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang formula transfernya kini memasukkan variabel kemiskinan ekstrem, plus Dana Insentif Fiskal bagi daerah berprestasi menurunkan angka kemiskinan.
Konteks Nasional: Di Mana Posisi Supiori Dibanding Daerah Lain?
Kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak tersebar merata. Wilayah timur — khususnya Papua dan sebagian Nusa Tenggara Timur — jauh tertinggal dibanding Jawa, Sumatra, Bali, dan Kalimantan yang sebagian besar sudah mendekati 0%. Sebagai pembanding, Kabupaten Sumba Tengah di NTT mencatat 12,51%, Kabupaten Sumenep di Jawa Timur 6,82%, dan Kabupaten Nias Utara di Sumatra Utara 6,89% — semuanya jauh di bawah angka Supiori.
Pola ini menegaskan bahwa isolasi geografis kepulauan, minimnya infrastruktur, dan ketergantungan pada sumber daya alam tradisional adalah kombinasi faktor yang paling konsisten muncul di daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrem terparah — bukan hanya di Papua, tapi juga di kepulauan terpencil lain seperti Nias dan Sumba.
Baca Juga Ternyata Bumimu Melaju 107 Ribu Km per Jam Tapi Tak Terasa
FAQ — Kemiskinan Ekstrem Supiori
Berapa persen kemiskinan ekstrem di Supiori?
Kemiskinan ekstrem Supiori tercatat 24,11% dari total penduduk, tertinggi secara proporsional di antara seluruh kabupaten/kota di Indonesia, berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center atas data BPS.
Mengapa Supiori bisa jadi kabupaten termiskin ekstrem meski pengangguran rendah?
Karena mayoritas penduduk bekerja di sektor informal berpendapatan sangat rendah — nelayan, petani kelapa, pembudidaya sagu — sehingga bekerja tidak otomatis berarti sejahtera. TPT rendah (4,81%) tidak mencerminkan kualitas pendapatan.
Apa langkah pemerintah mengatasi kemiskinan ekstrem di Supiori?
Pemerintah menjalankan Program Sekolah Rakyat, padat karya lokal, pemberdayaan nelayan dan petani, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan target nasional kemiskinan ekstrem 0% pada 2029.
Ditulis oleh Tim Redaksi warnetforum, dengan pengalaman meliput isu geografi dan sosial-ekonomi Indonesia.



